Menyambut Kebijakan RUU Kefarmasian


            Tahun 2016, menjadi tahun dimana dunia kefarmasian Indonesia terguncang dengan banyaknya kasus yang muncul ke permukaan yang selama ini tak teridentifikasi . beberapa kasus yang menjadi viral adalah vaksin dan obat palsu. Peran dari seorang apoteker menjadi evaluasi besar. Yang menimbulkan pertanyaan  banyak masyarakat adalah eksistensi dari apoteker di Indonesia. Apoteker yang seharusnya juga dapat menjadi pengawas bagi peredaran obat maupun vaksin, ternyata belum mampu berperan baik dalam tugas dan wewenangnya sebagai apoteker. Di Indonesia, peran apoteker sendiri belum terlalu di rasakan oleh masyarakat terbukti dengan kurangnya jumlah apoteker yang berada di apotek.
            Adanya Rancangan Undang-Undang kefarmasian yang di usulkan oleh DPD RI melalui Komite III yang merupakan bentuk dari imlementasi kebijakan regulasi kefarmasian ini adalah langkah strategis yang tepat dan efektif dalam menghadapi permasalahan di dunia kefarmasian yang di masa mendatang akan semakin kompleks. Langkah ini perlu di dukung sepenuhnya oleh semua orang yang bergelut di dunia kefarmasian. Baik itu mahasiswa, apoteker, industry farmasi pemerintah dan tentunya masyarakat.
             Berbagai kasus dan persoalan yang terjadi di masyarakat seperti vaksin dan obat palsu, mahalnya harga obat tertentu dan persebaran apoteker yang belum merata merupakan Persoalan-persoalan yang menuntut sebuah perubahan regulasi kea rah yang lebih baik dalam dunia kefarmasian di Indonesia. Hal-hal mengenai praktik kefarmasian sebenarnya sudah diatur dalam peraturan perundang undanganno 51 tahun 2009 tentang pekerjaan kefarmasian. Dan juga diatur dalam Undang-Undang nomor 36 tahun 2009 tentang kesehatan. Namun, seiring dengan perkembangan masyarakat dan perubahan sosial maka UU ini harus di sesuaikan. Adanya UU kefarmasian yang lebih relevan secara otomatis juga akan meningkatkan kemajuan di bidang kefarmasian baik itu kompetensi para apoteker maupun dalam hal mutu pelayanannya.
            Seperti yang telah di kutip dalam website resmi DPR yang menjadi substansi dalam RUU ini adalah sebagai berikut :
 • Ketentuan Umum
•. Asas dan Tujuan
• Pendidikan Tinggi Farmasi
• Praktik Kefarmasian
• Registrasi dan Kewenangan Apoteker
• Pembinaan, Pengawasan, dan Perlindungan
• Sanksi, dan Ketentuan Peralihan
            UU ini nantinya di harapkan dapat menjadi landasan sekaligus payung hukum bagi profesi apoteker dalam praktiknya. Agar tidak terjadi penyalahgunaan kewenangan profesi.
Sebagai Badan eksekutif Mahasiswa fakultas farmasi unej yang mewakli suara dari seluruh warga fakultas farmasi menyatakan dukungan sepenuhnya terhadap adanya RUU ini dengan segala pertimbangan mengenai urgensinya. Dan sebagai generasi penerus kami siap berperan mengawasi segala hal yang berhubungan dengan jalannya RUU kefarmasian.

Sumber :
• joglosepur.ismafarsi.org

No comments:

Post a Comment