DIKSI (Diskusi Kajian Seputar Isu) " Adilkah 3 SIPA Bagi Apoteker? "

Adilkah 3 SIPA Bagi Apoteker?
Apotek menjadi tempat terjadinya kegiatan pekerjaan kefarmasian, penyaluran sediaan farmasi dan perbekalan kesehatan lainnya kepada masyarakat dimana pelayanan kefarmasiannya dilakukan oleh seorang apoteker yang mempunyai Surat Izin Praktik Apoteker (SIPA). Sesuai dengan namanya, SIPA merupakan surat izin yang diberikan kepada apoteker untuk dapat melaksanakan pekerjaan kefarmasian yang bekerja di fasilitas produksi, distribusi maupun pelayanan. Regulasi mengenai  SIPA ini telah tercantum dalam Permenkes No 31 tahun 2016 yang merupakan revisi dari Permenkes No 8889/MENKES/PER/V/2011. Di dalam pasal 18 menyatakanbahwa SIPA bagi Apoteker di fasilitas pelayanan kefarmasian dapat diberikan untuk paling banyak 3 tempat fasilitas pelayanan kefarmasian.
Tujuan dari di revisinya permenkes ini dimaksudkan agar peran apoteker sebagai pelayanan kefarmasian dapat menjangkau masyarakat lebih luas dan mewujudkan pelayanan kefarmasian berasaskan pharmaceutical care dimana bentuk pelayanan kefarmasian dan tanggung jawab langsung profesi apoteker dalam pekerjaan kefarmasian adalah untuk meningkatkan kualitas hidup pasien. Adanya permenkes ini juga menuai pro dan kontra terhadap kesiapan para apoteker untuk melakukan regulasi ini.
Berdasarkan acara DIKSI (Diskusi Kajian Seputar Isu) yang diadakan oleh BEMF Farmasi pada hari Sabtu, 28 Oktober 2017 beberapa peserta menyatakan kesetujuannya mengenai perubahan PERMENKES ini. Dengan adanya 3 SIPA maka apoteker bisa lebih terlihat keprofesiannya dan dapat meningkatan branding apoteker di mata masyarakat Indonesia. Selain itu, seorang apoteker yang memiliki 3 SIPA bisa menjadi penanggung jawab utama pada 1 apotek dan 2 pendamping. Apoteker juga bisa mengatur waktu dalam memberikan konseling di apotek dengan tepat sehingga tidak akan ada tanggapan miring dari masyarakat mengenai kurangnya peran apoteker sebagai communicator dalam hal memberikan informasi obat-obatan. Namun hal ini juga dapat menimbulkan kontra. Salah satu peserta menyatakan, dengan adanya peraturan 3 SIPA untuk digunakan di tiga tempat yang berbeda diperlukan tanggung jawab dan fokus pelayanannya yang tinggi sehingga apoteker juga butuh waktu untuk istirahat. Hal ini juga dapat menimbulkan adanya apoteker yang absen dalam memberikan konseling di apotek. Maka disarankan untuk adanya peran regulasi dari pihak IAI maupun BPOM untuk rutin dalam mengecek kehadiran apoteker yang bekerja di apotek. Selain itu, perlu adanya peraturan dalam pembuatan jadwal konseling apoteker di apotek seperti halnya praktik dokter.
Dengan adanya peraturan 3 SIPA ini diharapkan apoteker dapat menjalankan praktik sesuai dengan standar yang ada sehingga dapat meningkatkan kualitas hidup pasien dan menghindari adanya medication error maupun peresepan obat yang tidak rasional baik dari segi farmakologi maupun ekonomi. Karena yang paling substansional dari sebuah pelayanan adalah bagaimana para apoteker dapat hadir untuk mengedukasi dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat dalam kesejahteraan kesehatan.

documentary :











- K O M I N F O -

No comments:

Post a Comment